LEX.COMMERCII

Your business law review!

PEMENUHAN HAK ATAS KESEJAHTERAAN BERUPA PEMBAYARAN UPAH BURUH PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT

Posted by lexcommercii on December 4, 2009

Oleh: Farid Hanggawan

Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara, tidak dapat dipungkiri buruh atau pekerja merupakan salah satu penggerak roda perekonomian bangsa yang memiliki pengaruh sangat signifikan. Adalah sebuah konsekuensi logis, dengan tidak adanya atau dengan berhentinya buruh bekerja, maka aktivitas produksi perusahaan akan terhenti dan hal itu akan mengakibatkan terhentinya pula aktivitas produksi barang dan jasa suatu negara. Oleh karena itu keberadaan buruh tidak dapat dipandang sebelah mata dalam sistem perekonomian negara, khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia.

Buruh adalah manusia biasa, yang memiliki hasrat akan terpenuhinya kebutuhan pokok dalam kehidupannya; sandang, pangan, dan papan. Hasrat tersebut dapat terwujud apabila buruh mendapatkan hak-haknya atas kesejahteraan yang ada padanya, yaitu secara umum berupa pembayaran upah ketika bekerja dan ketika berhenti bekerja. Pemberi kerja/ perusahaan memiliki tanggung jawab atas pemenuhan hak-hak tersebut, setelah sebelumnya perusahaan telah mendapatkan hak-haknya dari buruh yaitu, kerja yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Keadaan tersebut ada dalam kondisi normal, yakni perusahaan secara normal dan reguler dapat membayar seluruh upah bagi buruh dan ketika buruh berhenti bekerja atau terjadi  pemutusan hubungan kerja (PHK) pesangon dapat dibayarkan juga kepada buruh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perburuhan atau ketenagakerjaan yang ada.

Masalah akan timbul ketika perusahaan yang mempekerjakan buruh tersebut dinyatakan pailit (bankrupt) oleh putusan Pengadilan Niaga. Maka akan timbul beberapa persoalan karena perusahaan tidak lagi menjadi pihak yang memenuhi hak-hak atas kesejahteraan bagi buruh, melainkan telah berpindah kepada kurator. Masalah lain yang dapat muncul, dan merupakan permasalahan utama yang sering terjadi, yaitu apabila harta dari perusahaan (debitur) pailit tidak sebanding dengan utang kepada para kreditornya, termasuk buruh. Atau dengan kata lain, harta yang ada tidak mencukupi untuk membayar utang (upah) kepada buruh.[1] Terlebih lagi terdapat aturan yang tidak jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai status buruh sebagai kreditor, lebih tinggi atau lebih rendah dari kreditur yang tertinggi tingkatannya.

Pokok Permasalahan

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka timbul beberapa pokok permasalahan, yaitu

  1. Bagaimanakah pengaturan mengenai status buruh sebagai kreditor dalam proses pembagian harta pailit pada peraturan perundangan-undangan terkait di Indonesia?
  2. Bagaimanakah peran negara, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak atas kesejahteraan bagi buruh, dalam hal tidak mencukupinya harta pailit untuk dibagikan kepada buruh?

Ruang Lingkup Upah Sebagai Hak Buruh

Dalam hubungan perburuhan, karena pada umumnya dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja, akan timbul hak dan kewajiban antara pemberi kerja (majikan atau pengusaha) dan penerima kerja (buruh atau pekerja).[2] Pengusaha memiliki hak, misalnya mendapatkan hasil produksi barang atau jasa yang dilakukan oleh buruh. Buruh dalam proses produksi tersebut juga memiliki hak, misalnya untuk mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan selama bekerja dan juga mendapatkah upah sebagai prestasi dari pekerjaan yang telah dilakukannya.

Sebaliknya, kedua belah pihak juga memiliki kewajiban satu sama lain. Pengusaha berkewajiban untuk menyediakan sarana kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan membayar upah kepada para buruhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Buruh juga memiliki kewajiban, yaitu mematuhi dan menggunakan sarana K3 yang ada dalam melakukan pekerjaan.

Salah satu hak dari buruh adalah pembayaran upah. Setiap buruh berhak memperoleh pengahasilan/upah yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.[3] Pemerintah (negara) mentapkan kebijakan upah buruh tersebut meliputi:[4]

  1. Upah minimum
  2. Upah kerja lembur
  3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
  4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
  5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
  6. Bentuk dan cara pembayaran upah
  7. Denda dan potongan upah
  8. Hal-hal yang diperhitungkan dengan upah
  9. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
  10. Upah untuk pembayaran pesangon
  11. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Dari urutan dari “a” sampai “k” maka akan dapat dilihat a sampai i terkait dengan upah buruh semasa bekerja, dan j (pesangon) adalah upah pada saat selesainya hubungan kerja, misalnya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau terjadi kepailitan.

Perusahaan sebagai majikan dari buruh, wajib membayar seluruh upah buruh yang telah diperjanjikan. Pasal 1602a KUH Perdata menyatakan bahwa upah yang ditetapkan menurut jangka waktu, harus dibayar sejak saat buruh mulai bekerja sampai saat berakhirnya hubungan kerja.[5] Dengan demikian jika hubungan kerja berakhir sebelum waktunya dan juga jika berakhir dalam suatu jangka waktu pembayaran, majikan wajib membayar upah untuk semua hari buruh telah bekerja.[6]

Dengan demikian upah buruh adalah hak dari buruh yang harus dipenuhi, sehingga apabila upah buruh tidak dipenuhi, akan mengakibatkan upah yang belum dibayar tersebut menjadi utang dari perusahaan kepada buruh.

Proses Singkat Kepailitan di Indonesia

Kepailitan merupakan suatu keadaan setelah ada putusan Pengadilan Niaga yang meletakkan seluruh harta dari seorang debitur pailit dalam status sita umum (public Attachment).[7] Rezim pengaturan mengenai kepailitan muncul, pada dasarnya diakibatkan karena akan terjadi perebutan harta pailit, yang biasanya harta dari debitor tidak mencukupi untuk dibagikan kepada para kreditor. Oleh karena itu, dalam pengaturan mengenai kepailitan juga diatur mengenai urutan kreditor atau prioritas kreditor mana yang didahulukan pembayarannya.[8]

Indonesia, baru memiliki undang-undang tentang kepailitan yang asli karya bangsa Indonesia setelah diundangkannya UU No.4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, setelah sebelumnya sejak zaman pra kemerdekaan memakai undang-undang buatan pemerintah kolonial, Faillissements Verordening (Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348).

Saat ini, undang-undang yang berlaku adalah UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut sebagai “UU Kepailitan” dalam makalah ini). Berdasarkan undang-undang tersebut, proses kepailitan hingga proses pemberesan harta pailit di Indonesia secara singkat adalah sebagai berikut:

-       Pada keadaan awal, Debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor, tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, diajukan permohonan pailit oleh kreditornya. (Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan)

-       Dalam waktu 60 hari sejak tanggal permohonan pendaftaran pailit, majelis hakim yang memeriksa harus sudah menjatuhkan putusan dengan pembuktian yang sederhana. (pasal 8 ayat 5 jo. pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan)

-       Apabila permohonan dinyatakan tidak dikabulkan maka tidak terjadi perubahan bagi debitor tersebut. Lain halnya apabila permohonan dikabulkan, maka akan ditunjuk kurator atau balai harta peninggalan untuk mengurus pemberesan harta pailit dan ditunjuk hakim pengawas untuk mengawasi jalannya pemberesan tersebut.

-       Kurator bersama dengan para kreditor dan debitor pailit dengan dipimpin oleh hakim pengawas kemudian melakukan rapat verifikasi utang, dimana dalam rapat tersebut akan menghasilkan berapa jumlah utang yang diakui.

-       Dalam melakukan pemberesan harta debitor pailit (boedel pailit), kurator akan melakukan “pemeringkatan” atau menentukan prioritas kreditor mana yang akan mendapat pembagian terlebih dahulu (didahulukan). Di sinilah yang biasa terjadi permasalahan dengan buruh, mengenai kedudukan buruh sebagai kreditor istimewa atau tidak. Hal ini penting mengingat dalam kepailitan umumnya, harta pailit yang dibereskan tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan jumlah kreditor yang ada.

-       Setelah beberapa rapat verifikasi selesai dilaksanakan, maka selanjutnya akan ada pembagian harta secara proporsional kepada para kreditor tetap setelah sebelumnya dilakukan likuidasi seluruh harta debitor pailit dengan cara pelelangan.

Proses kepailitan sebuah perusahaan umumnya memakan waktu yang cukup lama, sehingga dana yang dikeluarkan tidak sedikit untuk memakai jasa advokat, dan lain sebagainya. Terlebih lagi bagi buruh, sudah tidak ada dana yang memadai, ditambah dengan belum pastinya mereka akan mendapatkan bagian pada pemberesan harta pailit, karena statusnya belum jelas dan terjadi kontradiksi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain terkait status buruh sebagai kreditor.

Status Buruh dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepailitan dan KUH Perdata

Dalam makalah ini, peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan yang akan diulas adalah UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan dan UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Faillisements Verordening (FV) tidak akan diulas dalam sub bab ini karena; a) FV adalah produk kolonial, yang mana pada masa itu jangankan hak atas upah terpenuhi, penghargaan terhadap harkat dan martabat buruh saja sangan sulit untuk terpenuhi, yang tidak relevan lagi pada alam kemerdekaan sekarang ini, b) Prinsip-prinsip kepailitan FV telah banyak mengalami perubahan, baik pada UU No. 4 tahun 1998 maupun pada UU No. 37 tahun 2004.

Pada dasarnya, dalam makalah ini, pembahasan  didasarkan pada UU No. 37 tahun 2004, karena UU No. 4 tahun 1998 sudah tidak relevan lagi karena dengan diberlakukannya UU No. 37 tahun 2004, UU No. 4 tahun 1998 tersebut tidak berlaku lagi (dicabut).[9]

Berbicara mengenai status buruh maka akan membahas mengenai macam-macam atau jenis-jenis kreditor berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), UU Kepailitan, UU Hak Tanggungan, UU Fidusia, dan UU KUP.[10]

Penentuan golongan kreditur di dalam kepailitan adalah berdasarkan pasal 1131 sampai dengan pasal 1138 KUH Perdata jo. UU No. 20 tahun 2007 tentang perubahan UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dan UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan).

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, golongan kreditur meliputi:

  1. Kreditur yag kedudukannya di atas kreditur pemegang jaminan kebendaan, misalnya utang pajak. Dasar hukum: Pasal 21 UU KUP jo. pasal 1137 KUH Perdata.
  2. Kreditur pemegang jaminan kebendaan yang disebut sebagai kreditur separatis. Dasar hukum: 1134 ayat (2) KUH Perdata).Beberapa jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia antara lain; gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik kapal
  3. Kreditor yang memegang piutang dan dianggap sebagai utang harta pailit (Istimewa), antara lain:
    1. a. Upah buruh, baik untuk waktu sebelum debitor pailit maupun sesudah debitor pailit (Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan)
    2. Biaya kepailitan dan fee Kurator.
    3. Sewa gedung sesudah debitor pailit dan seterusnya (pasal 38 ayat (4) UU Kepailitan)
  4. Kreditor preferen khusus, sebagaimana disebutkan pada pasal 1139 KUH Perdata dan Kreditor preferen umum sebagaimana terdapat pada pasal 1149 KUH Perdata.
  5. Kreditor konkuren, yaitu kreditor yang tidak termasuk pada kreditor separatis dan kreditor preferen, baik umum maupun khusus. (Pasal 1131 jo pasal 1132 KUH Perdata)

Berdasarkan penggolongan tersebut, maka pembayaran upah buruh bukanlah suatu prioritas utama, karena sebelum melakukan pembayaran terhadap buruh, kurator harus membayar terlebih dahulu utang pajak dan kreditor yang memegang jaminan kebendaan (kreditor separatis).

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, maka buruh tidak memiliki hak istimewa yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan kreditor separatis dalam proses pembagian harta pailit  dan hal itu berarti hak istimewa dari buruh adalah mendapatkan pembayaran dari harta-harta debitor pailit yang belum dijaminkan.[11] Hal ini sangat merugikan buruh sebab dalam kepailitan ketika debitor tidak lagi mampu membayar (insolven), maka harta yang dibagikan kepada para kreditornya sangat terbatas. Dengan posisi buruh yang tidak didahulukan maka dapat terjadi kemungkinan buruh tidak mendapat bagian sama sekali, atau setidak-tidaknya bagian yang diperoleh bagi buruh sangat kecil.

Status Buruh dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Sebelum adanya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan, penentuan status buruh adalah berdasarkan KUH Perdata dan UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan. Dalam kedua undang-undang tersebut, buruh hanya dianggap sebagai kreditor, yang pembayaran utangnya dilakukan setelah utang negara (pajak) dan utang pada kreditor separatis selesai dibayarkan. Dengan kata lain, buruh memiliki hak istimewa yang tidak lebih tinggi dari kreditor separatis dan utang pajak.

Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) menyatakan:

Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.[12]

Dan Penjelasan pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan berbunyi:

Yang dimaksud dengan didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya.

Ketentuan ini bertentangan dengan pasal 55 (1) UU Kepailitan yang memperkenankan kreditor separatis yang memegang jaminan hak kebendaan, seperti gadai, fidusia, hak tanggungan dan sebagainya untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak ada kepailitan.[13] Antara UU Kepailitan dan UU Ketenagakerjaan terjadi pertentangan karena dengan dilaksankannya salah satu, maka akan menutup kemungkinan yang lainnya. Dengan dieksekusinya jaminan kebendaan oleh kreditor separatis, maka hampir harta debitor pailit yang dijadikan menjadi boedel pailit yang akan digunakan untuk pembayaran upah buruh.

Dengan adanya pengaturan pada pasal 95 ayat (4) tersebut, maka buruh diakui sebagai kreditor istimewa yang didahulukan pembayarannya dibanding kreditor-kreditor lainnya. Pendahuluan membayarkan upah buruh adalah sangat dimungkinkan dalam Bahkan dapat dimungkinkan pembayaran utang-utang buruh mendahului utang debitor pailit kepada negara (pajak).

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan tentunya buruh sangat terjamin kedudukannya dalam proses kepailitan. Namun di sisi lain, banyak kemungkinan untuk saling bertabrakan dengan UU Kepailitan dan KUH Perdata.

Praktik Pemenuhan Hak atas Kesejahteraan Berupa Pembayaran Upah Buruh Pada Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan terkait dengan pengakuan buruh sebagai kreditor istimewa yang lebih tinggi atau bukan bermacam-macam baik dalam putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu Penadilan Niaga, maupun pada putusan kasasi Mahkamah Agung. Dalam makalah ini, akan dibahas putusan yang mengemuka dalam saling bertentangan dalam hal status buruh sebagai kreditor.

  1. a. Pekerja PT. Starwin Indonesia melawan Tafrizal Hasan Gewang & Duma Hutapea (Kurator PT. Starwin Indonesia)[14]

Perkara ini berjalan cukup panjang, yakni sampai pada tahap Peninjauan Kembali. Permasalahan ini berawal dari rapat kreditor untuk pencocokan utang (salah satu dari rangkaian rapat pemberesan harta pailit) pada tanggal 7 Desember 2004. Kurator menyatakan bahwa piutang yang menjadi hak buruh adalah sesuai dengan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat atas 3652 orang buruh PT. Starwin Indonesia sebesar Rp. 11.433.896.684,00, sedangkan menurut buruh besarnya mencapai Rp. 51.253.937.548,00.

Atas perintah dari hakim pengawas, untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, maka keduanya mohon kepada majelis hakim pemeriksa kepailitan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Para buruh mendalilkan bahwa penghitungan yang mencapai 50-an milyar tersebut didapat karena statusnya sebagai kreditor istimewa, bukan kreditor konkuren. Oleh karena harus didahulukan, maka jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan hasil penghitungan kurator.

Majelis hakim pemeriksa kemudian menjatuhkan  putusan yang menolak permohonan dari buruh PT. Starwin Indonesia untuk seluruhnya. Terhadap kedudukan buruh sebagai kreditor istimewa majelis hakim berpendapat, buruh bukan kreditor istimewa karena menurut undang-undang hak buruh kedudukannya sebagai kreditor preferen. Kedudukan kreditor preferen adalah di bawah kreditor separatis, yaitu dalam perkara ini kreditor yang memegang jaminan hak tanggungan.

Dalam perkara ini, Pengadilan Niaga berpendapat bahwa buruh bukan kreditor istimewa karena menurut UU Ketenagakerjaan hak buruh kedudukannya sebagai kreditor preferen. Kedudukan Kreditor preferen adalah di bawah kreditor separatis, yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan. Oleh karena itu, tuntutan buruh agar dinyatakan sebagai kreditor istimewa ditolak oleh Pengadilan Niaga.

  1. b. Tafrizal Hasan Gewang (Kurator PT. Indopanca Garmindo), dkk. melawan Mantan Pekerja PT. Indopanca Garmindo[15]

Permohonanan untuk dinyatakan sebagai kreditor istimewa, dari mantan pekerja PT. Indopanca Garmindo ini berawal dari upaya kurator untuk melakukan pembagian harta pailit yang oleh beberapa beberapa kreditor diajukan keberatan. Keberatan tersebut antara lain para buruh tidak menerima gaji selama dua bulan, ditambah lagi dengan nilai yang didapatkan tidak sebanding.

Para buruh tidak berkeberatan terhadap kedudukan PT. Trust Securities sebagai kreditor separatis. Pembagian terakhir terhadap pekerja berjumlah Rp. 75.000.000,00 yang apabila dibagikan kepada 1288 buruh, maka per buruh akan mendapatkan lebih kurang Rp. 50.000,00. Adalah sesuatu yang menyakitkan bagi buruh, karena setelah bekerja puluhan tahun, dan utangnya dua bulan terakhir tidak dibayar, namun hanya mendapatkan Rp. 50.000,00.

Perkara ini sampai pada tahap kasasi. Mahkamah Agung dalam putusannya mengakui buruh sebagai kreditor istimewa. Mantan buruh dari PT. Indopanca Garmindo lalu mendapat, yang semula Rp. 75.000.000,00 ditambah Rp. 650.000.000,00 menjadi Rp. 725.000.000,00.

Adanya putusan MA tersebut, menunjukkan bahwa ada keberpihakan terhadap buruh karena pengakuannya sebagai kreditor istimewa.

Dengan demikian maka terdapat inkonsistensi pada putusan pengadilan dalam praktik mengenai status buruh sebagai kreditor dalam proses pemberesan harta pailit. Di satu sisi, pengadilan mengakui bahwa buruh merupakan kreditor istimewa yang didahulukan pembayaran utangnya dari kreditor-kreditor lainnya. Namun di sisi yang lain, pengadilan berpendapat bahwa buruh bukanlah kreditor istimewa, melainkan hanya sebagai kreditor preferen, yang ada di bawah keditor separatis dan utang pajak.

Pembayaran Upah Sebagai Hak Atas Kesejahteraan Bagi Buruh

Diantara semua hak dari buruh, pembayaran upah merupakan sarana yang paling nyata dalam pemenuhan hak atas kesejahteraan. Bahkan Iman Soepomo menyatakan bahwa kewajiban majikan yang terpenting sebagai akibat langsung dari perjanjian kerja yang sah ialah membayar upah.[16] Oleh karena itu, pembayaran upah merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di bidang hak atas kesejahteraan bagi buruh, yang mana telah dijamin pemenuhannya oleh instrumen-instrumen HAM, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Di berbagai ketentuan atau instrumen HAM di bidang hak atas kesejahteraan baik dalam lingkup nasional maupun internasional, pengakuan upah telah dicantumkan, baik secara eksplisit maupun implisit. Beberapa instrumen tersebut antara lain:

  1. 1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

UDHR merupakan salah satu pionir atau peletak dasar dari diakuinya hak-hak atas kesejahteraan dalam sejara dunia modern. Deklarasi ini adopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948[17] dan hingga kini tetap menjadi acuan bagi penegakan HAM, khususnya mengenai hak atas kesejahteraan. Indonesia telah meratifikasi deklarasi ini melalui

Hak atas kesejahteraan bagi buruh/pekerja telah dicantumkan dan diakui dalam deklarasi ini. Hak atas kesejahteraan pada deklarasi tersebut berupa hak atas pembayaran upah/gaji sebagaimana yang termaktub pada article 23 ayat (3) Universal Declaration of Human Rights, yang berbunyi:

Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existance worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.[18]

Dengan adanya pengakuan tersebut, maka setiap orang di dunia ini telah mendapat jaminan bahwa hak atas upah dari pekerjaan yang ia kerjakan telah diakui. Oleh karena itu, pembayaran upah dari majikan/pengusaha merupakan bagian hak asasi setiap manusia yang bekerja/buruh khususnya merupakan hak atas kesejahteraan/ hak ekonomi (economic rights).

  1. 2. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)

UDHR telah menyediakan jaminan pengakuan seluruh umat manusia mengenai hak-hak asasinya, khususnya dalam hal ini hak atas ekonomi, sosial, dan budaya (ECOSOC). Kemudian, dengan tujuan agar dapat memiliki kekuatan mengikat yang lebih, maka PBB mengadopsi International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) pada 3 Januari 1976.[19] Kovenan tersebut telah di ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. tahun tentang pengesahan

Terkait dengan hak buruh atas pembayaran upah, kovenan ini hadir sebagai pelengkap dan penguat dari jaminan yang terdapat pada article 23 UDHR. Pengakuan mengenai hak atas upah bagi buruh secara eksplisit disebutkan pada article 7, yang berbunyi:

The states parties to te present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work which ensure, in particular:

(a)  Remuneration which provides all workers,…[20]

Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap negara peserta ICESCR tersebut mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikmati hasil dari apa yang dikerjakannya, salah satunya adalah hak atas upah/gaji (remuneration).

Kovenan ini juga memberikan tanggung jawab kepada negara untuk melakukan langkah-langkah, baik secara individu negara itu saja maupun melalui kerjasama internasional untuk menjamin terlaksananya pemenuhan hak-hak atas ekonomi (hak atas kesejahteraan), sebagaimana bunyi article 2 ayat 1:

Each state party to the present Covenant, undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all apropriate means, including particularly the adoption of legislative measures[21]

Dengan adanya peraturan secara tegas dalam kovenan ini, maka sudah secara tegas masyarakat internasional mengakui bahwa pembayaran upah bagi buruh/pekerja merupakan bagian dari HAM secara umum dan merupakan bagian dari hak atas kesejahteraan atau hak ekonomi bagi buruh/pekerja.

Konsekuensi logis dari hal tersebut maka setiap negara di dunia yang telah menjadi pihak dalam kovenan ini, harus melakukan upaya-upaya untuk menjamin terlaksananya pemenuhan hak tersebut karena pembayaran upah merupakan hak asasi setiap manusia di dunia ini yang melakukan pekerjaan. Selain itu setiap negara tidak boleh melakukan pembiaran di kala terdapat suatu keadaan yang mana pemenuhan atas hak atas kesejahteraan bagi buruh tersebut tidak dapat terlaksana.

  1. 3. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut sebagai UUD 1945 dalam makalah ini) adalah konstitusi bagi negara Indonesia. Brian Thompson dalam bukunya Textbook on Constitutional and Administrative Law, menyatakan bahwa:

“…a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization.[22]

Secara umum dapat ditafsirkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang mengikat bagi setiap pihak dalam sebuah negara dengan fungsinya masing-masing dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala sesuatu yang dilakukan dalam menjalankan negara Indonesia harus senantiasa searah dan sesuai dengan UUD 1945.

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, hasil amandemen kedua, menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak untuk bekerja mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.[23]

Dengan adanya penegasan dalam pasal tersebut, maka pembayaran upah telah diakui sebagai hak asasi dari buruh/pekerja atas kesejahteraan. Oleh karena konstitusi telah menyatakan dengan tegas demikian, maka negara harus menjamin bahwa segala peraturan perundang-undangan di bawahnya harus senantiasa merupakan sebuah hak yang harus terpenuhi bagi setiap buruh.

  1. 4. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sebagai konsekuensi telah ikut sertanya Indonesia dalam kedua instrumen hukum internasional sebelumnya telah disebutkan dan juga karena UUD 1945 telah memberi amanat, maka Indonesia harus melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang menjamin terpenuhinya hak-hak atas kesejahteraan bagi buruh berupa pembayaran upah.

Dalam undang-undang ini (selanjutnya disebut sebagai UU HAM dalam makalah ini), peraturan secara tegas yang menunjukkan bahwa negara Indonesia mengakui hak atas kesejahteraan terdapat pada pasal 38 ayat (3), yang mana berbunyi:

Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, seanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.[24]

serta pada pasal 38 ayat (4):

Setiap orang, baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan hidup keluarganya.[25]

Baik instrumen hukum internasional, yaitu Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, maupun instrumen hukum nasional, yaitu UUD 1945 dan UU HAM, telah memberikan penegasan bahwa pembayaran upah merupakan suatu hak asasi bagi buruh/pekerja khususnya mengenai hak atas kesejahteraan.

Dengan demikian maka telah ada dasar hukum yang kuat bahwa pembayaran upah merupakan sebuah pemenuhan terhadap hak atas kesejahteraan bagi buruh, yang mana hak tersebut merupakan hak yang asasi atau mendasar bagi setiap buruh. Dan setiap pelanggaran dari hak tersebut adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Peran Negara Dalam Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan

Sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan di atas, telah terjadi dis-harmonisasi antara peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan, KUH Perdata, dan UU Ketenagakerjaan.

UU Kepailitan telah menekankan pada pasal 55 ayat (1), bahwa kreditor separatis dapat mengeksekusi langsung jaminan kebendaan yang ada padanya seolah-olah tidak ada kepailitan dan berakibat pada ancaman tidak terpenuhinya hak atas kesejahteraan buruh berupa pembayaran upah selama proses pembagian harta pailit. Sedangkan pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan memberi jaminan bahwa upah buruh dibayar mendahului kreditor lainnya, termasuk kreditor separatis.

Oleh karena itu, agar tidak terjadi kontradiksi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak atas kesejahteraan buruh negara, sebagai penjamin terlaksananya hak asasi manusia, harus melakukan beberapa langkah cepat, yaitu:

  1. Perlu ada kerja sama antara eksekutif dan legislatif untuk membenahi atau melakukan pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas.
  2. Dalam hal yudikatif, Mahkamah Agung harus melakukan langkah-langkah agar tercipta konsistensi putusan, yang mana hal tersebut menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat, khusunya terjaminnya hak atas kesejahteraan bagi  buruh.

Kesimpulan

Pembayaran upah (remuneration) kepada buruh merupakan bagian dari hak asasi dari buruh, yakni merupakan hak atas kesejahteraan. Hal tersebut sebagaimana tercermin pada Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights (ICESCR), Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Konsekuensi dari hal tersebut adalah buruh memiliki hak atas kesejahteraan berupa pembayaran upah, yang mana wajib untuk dipenuhi secara hukum maupun secara moral oleh pengusaha/majikan dan apabila pengusaha dinyatakan pailit oleh kurator. Dan Pemerintah kemudian melakukan pengawasan yang menjamin terpenuhinya hak atas kesejahteraan tersebut. Rumusan yang sangat memihak pada pemenuhan segera hak atas kesejahteraan buruh  ada pada pasal 95 ayat (4) undang-undang ketenagakerjaan.

Atas dasar hal tersebut, maka setidaknya perusahaan/majikan dan Pemerintah (Negara) bertanggung jawab atas terpenuhinya hak-hak dari buruh. Dan apabila tanggung jawab tersebut tidak terlaksana, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak atas kesejahteraan buruh, dan juga tentunya terjadi pelanggaran dan penistaan terhadap hak asasi manusia.

Keadaan menjadi sanga dilematis, ketika hak-hak yang telah dijamin oleh instrumen-instrumen HAM internasional dan nasional tersebut berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lain di bidang kepailitan dan jaminan kebendaan. Peraturan mengenai didahulukannya pembayaran utang pajak (atau yang terkait dengan kas negara) dan  pembayaran kreditor separatis tidak begitu saja turun dari langit. Peraturan tersebut telah ada sebelum adanya republik ini, yaitu  diatur dalam KuH Perdata dan telah dipergunakan dalam praktik umum dalam penjaminan kredit baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Di samping itu, apabila peraturan-peraturan mengenai sistem penjaminan kredit (termasuk di dalamnya mengenai golongan-golongan kreditor) dikesampingkan begitu saja, maka akan terjadi keguncangan pada sistem lainnya seperti sistem perkreditan perbankan, yang mana kerusakan sistem kredit di perbankan tersebut akan merusak juga iklim investasi. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat bergantung pada investasi tersebut dan dengan rusaknya iklim investasi maka akan terjadi penurunan drastis terhadap penyerapan tenaga kerja yang juga berimbas pada tidak terpenuhinya hak atas kesejahteraan pada umumnya.

Permasalahan pelik tersebut diperparah dengan tidak konsistennya pengadilan dalam memutus perkara yang terkait dengan status buruh sebagai kreditor. Di satu putusan buruh diakui sebagai kreditor istimewa yang didahulukan pembayaran utangnya. Sementara pada putusan pengadilan yang lain, buruh hanya diakui sebagai kreditor preferen, bukan sebagai kreditor istimewa. Ketidakkonsistenan ini tentu semakin menimbulkan ketidakpastian, apakah hak-hak atas kesejahteraan dari buruh akan terpenuhi sebagaimana amanat UDHR, ICESCR, UUD 1945, dan UU HAM.

Saran

Mengenai persoalan-persoalan sebagaimana tersebut dalam kesimpulan, maka diajukan beberapa saran dalam rangka pemecahan masalah, yaitu:

  1. Perlu ada kerja sama antara eksekutif dan legislatif untuk membenahi atau melakukan pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas.
  2. Dalam hal yudikatif, Mahkamah Agung harus melakukan langkah-langkah agar tercipta konsistensi putusan, yang mana hal tersebut menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat, khusunya terjaminnya hak atas kesejahteraan bagi  buruh.

Bacaan Rujukan

Buku

Anisah, Siti. Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Indonesia: Studi Putusan-Putusan Pengadilan . Total Media: Yogyakarta, 2008.

Steiner, Henry J.,  Philip Alston, dan Ryan Goodman. International Human Rights: In Context Law, Moral, Politics. New York: Oxford University Press, 2000.

Rusli, Hardijan. Hukum Ketenagakerjaan 2003. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Sastrawidjaja, Man S. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Alumni, 2006.

Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Soepomo, Iman. Hukum Perburuhan: Bidang Hubungan Kerja. Bandung: Penerbit Djambatan, 1982.

—. Pengantar Hukum Perburuhan. Bandung: Penerbit Djambatan, 1976.

Syamsuddin, Mohd. Syaufii. Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial. Jakarta: Sarana Bhakti Persada, 2004.

Thompson, Brian. Textbook on Constitutional and Administrative Law 3th Edition, London:Blackstone Press, 1997

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Faillisements Verordening

Artikel Internet

Simanjuntak, Ricardo. UU Kepailitan Versus Hak-Hak Buruh, http://www.hukumonline.com, 2008, diakses pada tanggal 20 November 2009

Blog Kepailitan “Kreditur Pailit”, Golongan/ Tingkatan Kreditur, http//krediturpailit.wordpress.com, diakses pada 20 November 2009


[1] Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Indonesia: Studi Putusan-Putusan Pengadilan (Yogyakarta: Total Media, 2008), hal. 6

[2] Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Bandung: Penerbit Djambatan, 1976), hal. 64-65

[3] Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan 2003, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 115

[4] Hardijan Rusli, Ibid., hal. 115

[5] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1602a

[6] Iman Soepomo, Hukum Perburuhan: Bidang Hubungan Kerja, (Bandung: Penerbit Djambatan, 1982)

[7] Ricardo Simanjuntak, UU Kepailitan Versus Hak-Hak Buruh, http://www.hukumonline.com, 2008, diakses pada tanggal 20 November 2009

[8] Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang_undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009) hal. 6

[9] Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 tahun 2004, LN. 131/ TLN. 4443, pasal 307.

[10] Kreditur Pailit, Golongan/ Tingkatan Kreditur, http//krediturpailit.wordpress.com, diakses pada 20 November 2009

[11] Ricardo Simanjuntak, Op.Cit.

[12] Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 tahun 2003, LN. tahun 2003 No. 39, TLN. 4279, pasal 95 ayat (4)

[13] Indonesia, Op.Cit., pasal 55 ayat (1).

[14] Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali dalam Perkara Pekerja PT. Starwin Indonesia melawan Tafrizal Hasan Gewang & Duma Hutapea (Kurator PT. Starwin Indonesia), No. 05/PK/N/2005

[15] Putusan Pengadilan Niaga dalam Tafrizal Hasan Gewang (Kurator PT. Indopanca Garmindo), dkk. melawan Mantan Pekerja PT. Indopanca Garmindo, Nomor 43/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst. jo Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dalam Tafrizal Hasan Gewang (Kurator PT. Indopanca Garmindo), dkk. melawan Mantan Pekerja PT. Indopanca Garmindo No. 34/K/N/2005

[16] Iman Soepomo. Op.Cit, Hal. 77

[17] Perserikatan Bangsa-Bangsa, Universal Declaration of Human Rights, Resolusi Majelis Umum PBB No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948

[18] Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ibid., pasal 23 ayat (3)

[19] Henry Steiner, dkk., International Human Rights: In Context Law, Moral, Politics. (New York: Oxford University Press, 2000), hal. 237

[20] Perserikatan Bangsa-Bangsa, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Resolusi  Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966

[21] Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ibid. pasal 2 ayat (1)

[22] Brian Thompson, Textbook on Constitutional and Administrative Law, edisi ke-3, (London:Blackstone Press,1997), hal. 3.

[23] Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28D ayat (2)

[24] Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 tahun 1999, LN. tahun 1999 No. 38/ TLN. 2376, pasal 38 ayat (3)

[25] Indonesia, Ibid., Pasal 38 ayat (4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: